Dewan Dukung Pemkot

Jika Kelola Arema, tetapi Belum Ada Pembicaraan

MALANG - Langkah Pemkot Malang yang siap mengelola Arema jika diserahkan oleh PT Bentoel mendapatkan dukungan dari dewan. Kalangan DPRD Kota Malang sepakat apabila pemkot menerima hak kepemilikan pengelolaan Arema. Pertimbangannya, kebijakan itu dinilai sebagai bentuk penyelamatan Arema agar tidak bubar atau keluar dari Kota Malang.

Ketua DPRD Kota Malang Priyatmoko Oetomo menegaskan sepakat kalau hak pengelolaan Arema diserahkan ke Pemkot Malang. Langkah itu dia nilai sebagai upaya menyelamatkan Arema. Sebab, tidak tertutup kemungkinan di tengah kondisi yang hingga kini belum ada kejelasan pengelolanya, Arema dijual ke luar Malang. Jika itu terjadi, tentunya kerugian besar bagi warga Malang. "Arema itu sudah menjadi ikon Malang Raya. Jadi, tidak ada masalah jika Pemkot Malang bisa menjadi pengelolanya. Tapi itu kalau Bentoel menyerahkan," ujar Moko -panggilan Priyatmoko Oetomo- ketika dihubungi Radar, kemarin.


Apakah sudah ada pembicaraan pemkot dengan dewan terkait pengelolaan Arema? Moko mengungkapkan, pembicaraan terkait pengelolaan Arema belum dilakukan. Menurut dia, pembicaraan belum ada karena Bentoel sendiri belum memberikan kepastian akan menyerahkan Arema kepada pemkot atau tidak. Namun, dengan misi menyelamatkan Arema, dewan tidak akan keberatan Arema dikelola pemkot. Bahkan, bila perlu dilebur dengan Persema alias merger dengan tetap tidak menghilangkan nama Arema.

Dengan adanya merger, lanjut Moko, tentunya beban APBD untuk menghidupi tim semakin kecil. Ini tidak terlepas dari kemauan Bentoel untuk menjadi sponsor dengan memberikan dana Rp 7,5 miliar. Meskipun nantinya Bentoel meminta kontraprestasi pemasangan branding, pemkot bisa memenuhi. Mulai dari pemasangan branding di kaus atau stadion bila tidak berbenturan dengan regulasi BLI (Badan Liga Sepak Bola Indonesia). Namun, bila terbentur aturan BLI, pemkot masih bisa memberikan kontraprestasi pemasangan branding produk Bentoel lewat reklame di beberapa titik-titik kawasan Kota Malang.

Moko mencontohkan, apabila dalam satu musim Persema menghabiskan dana sekitar Rp 25 miliar, pemkot tinggal menambahkan dana Rp 17,5 miliar jika ada merger. Sebab, Bentoel sudah memberikan sponsor Rp 7,5 miliar. "APBD yang dikeluarkan lebih kecil lagi karena manajemen nantinya mendapatkan pemasukan dana dari tiket," ucapnya. "Dengan merger, persepakbolaan di Malang lebih kuat karena hanya ada satu tim," sambung dia.

Terkait sikap Aremania yang menolak Arema didanai APBD, Moko mengatakan, melihat iklim persepakbolaan di Indonesia saat ini, sangat berat bagi sebuah investor pribadi untuk mengelola tim level super league. Sebab, untuk biaya operasional tim, dibutuhkan dana besar. Investor pribadi juga harus siap rugi besar alias jangan berharap dana yang ditanamkan kembali atau meraih untung karena sepak bola Indonesia belum menjadi industri layaknya di Eropa. "Kondisi ini yang membuat investor berpikir beberapa kali untuk bisa mengambil alih hak kepemilikan dan pengelolaan klub, termasuk Arema," ujarnya. Karena itu, menurut Moko, banyak pengelola yang enggan menerima tawaran Bentoel.

Kondisi ini berbeda dengan Arema dulu. Ketika harga pemain belum semahal sekarang, dana yang dibutuhkan untuk membiayai Arema atau tim super league lainnya relatif kecil.

Berdasarkan kondisi itu, Moko menilai hal yang wajar apabila Bentoel cenderung menggandeng pemerintah sebagai pengelola Arema. Itu merupakan pilihan yang rasional karena pemerintah bisa memberikan fasilitas dan memberikan jaminan kelangsungan Arema dengan dana dari APBD. "Kami rasa yang terpenting saat ini bagaimana menyelamatkan Arema agar tidak bubar atau keluar dari Malang dengan pilihan yang rasional," ucapnya.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi D DPRD Kota Malang Asmuri. Ia mengaku tidak ada masalah jika Arema merger dengan Persema jika itu merupakan opsi terakhir. Hanya, proses merger harus dilakukan sesuai prosedur yang ada. Artinya proses merger harus sesuai dengan ketentuan di BLI serta dikomunikasikan dengan semua pihak. Baik kalangan Aremania dan kalangan Persema. "Apabila itu semua dijalankan sesuai dengan prosedur, saya kira merger tidak ada persoalan," tuturnya. (gus/yn)