Aroma Merger Menguat
Yayasan Arema Condong Pilih Aman

MALANG - Indikasi merger Arema dengan Persema semakin menguat. Itu setelah berbagai usaha yayasan untuk mencari pengelola baru tanpa merger dengan Persema selalu mentok. Akibatnya, merger yang sebelumnya menjadi pilihan terakhir dikabarkan akan jadi jujugan yayasan.

Sebenarnya, tanda-tanda pilihan merger itu sudah diperlihatkan yayasan saat Sekretaris Yayasan Arema Satrija Budi Wibawa, Kamis (23/7) lalu. Bahkan, kabar terakhir, antara yayasan dan pemkot sudah menyiapkan strategi dan skenario merger ini.

''Ya bagaimana lagi, segala usaha kan sudah dilakukan. Dan langkah merger itu dipandang realistis dan rasional oleh yayasan,'' ujar sumber koran ini.

Seperti diketahui, sikap Yayasan Arema yang memilih berpikir realistis dengan cara mencari pengelola baru dari instansi pemerintah. Alasan yayasan, untuk membina sebuah tim harus benar-benar maksimal. Salah satunya harus menggandeng pemerintahan.




Sikap itu memberikan sinyal bahwa yayasan menilai untuk mengelola tim Arema sangat berat. Untuk itu diperlukan peran dari pemerintah. Apalagi selama ini tingkat ketergantungan Arema pada pemerintah sangat besar. Salah satunya soal pemakaian stadion untuk latihan.

Dia mengungkapkan, dalam setiap latihan, yayasan harus merogoh kocek Rp 350 ribu-Rp 400 ribu untuk sekali latihan. Dana tersebut digunakan untuk menyewa lapangan. Jika itu dikalkulasikan dalam setahun, tentu nominalnya bisa mencapai ratusan juta.

Di pihak lain, sinyal yayasan untuk merger itu juga akan mengamankan posisi PT Bentoel yang bakal memberikan dana sponsor sebesar Rp 7,5 miliar ke tim Arema. Jika merger dengan pengelola dari pemerintahan, Bentoel bisa berbuat lebih. Apalagi, dana kucuran Bentoel itu tak hanya untuk pendanaan tim, tapi juga branding produk Bentoel. Pemasangan branding ini bisa dilakukan di kaos tim, venue setiap kali ada pertandingan.

Nah, jika pengelola baru perorangan, posisi Bentoel jadi cukup sulit. ''Kalau perorangan kan cuma jadi sponsor, branding di lokasi di luar pertandingan jadi kecil karena harus membayar pajak reklame. Tapi kalau dengan pemerintahan, branding bisa dilakukan. Minimal pajak dapat diskon,'' ujar sumber Radar.

Bagaimana respons BLI dengan skenario merger itu? Direktur Kompetisi BLI Joko Driyono mengatakan, jika hak pengelolaan Arema diserahkan ke Pemkot Malang, bisa diibaratkan Arema lempar handuk. Artinya posisi Arema lemah karena diserahkan ke Pemkot Malang sehingga konsekuensinya harus dimatikan.

Itu terjadi karena Pemkot Malang sudah mempunyai Persema yang sama-sama bermain di kompetisi ISL. Sebab, aturan BLI, satu pengelola tidak diperbolehkan mengelola dua tim yang bermain di kasta yang sama. Apalagi Persema juga sudah mendaftarkan ke BLI. Meski saat ini Persema harus memproses salah satu syaratnya terkait legalisasi Persema harus berbentuk PT.

Joko mengatakan, sebenarnya BLI tidak mengenal merger. Tapi jika Arema diserahkan pengelolaannya ke Pemkot Malang, berarti salah satunya harus dimatikan. Melihat aturan itu, berarti nama Arema bisa dihilangkan karena Pemkot Malang sudah mendaftarkan Persema.

Meski demikian, nama Arema bisa dihidupkan apabila Pemkot Malang menarik Persema dari keikutsertaan di kompetisi ISL. Sedangkan Arema bisa didaftarkan Pemkot Malang atas nama pengurus manajemen Arema. Bukan yang mendaftarkan pengurus Persema. "Jika yang mendaftarkan Arema pengurus Persema ya kami tolak. Karena aturannya memang tidak diperbolehkan," terang pria asal Ngawi ini.

Jadi syaratnya agar Arema bisa hidup dan bisa berkompetisi di ISL yang mendaftarkan Arema harus manajemen Arema.

Bagaimana jika ada nama baru? Joko tidak mempermasalahkan nama baru. Tapi jika salah satu tetap memakai nama Arema, maka yang mendaftarkan tetap manajemen Arema. Bukan pengurus Persema. "Jadi syarat itu harus dilakukan jika ingin tetap mempertahankan Arema," terangnya.

Disinggung pembicaraan BLI dengan Yayasan Arema dan Persema, Joko menegaskan, sebelumnya memang ada pembicaraan terkait rencana pengalihan pengelolaan Arema. Namun itu hanya sebatas konsultasi. "Perkembangan terakhir, saya belum tahu. Tapi saya tidak tahu jika itu perkembangannya dikonsultasikan kepada pengurus BLI yang lainnya," ucap Joko. (gus/war)